PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN LOKAL

Perubahan kebijakan pendidikan desentralistik penuh dengan harapan perbaikan pembangunan dalam pendidikan. Sentralisasi pendidikan belum berhasil dalam mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa, bahkan slogan knowledge is power masih jauh dari realitas. Disamping itu slogan dunia tentang hak kependidikan bahwa education for all masih ada beberapa tantangan konsep. Pendekatan sentralistik dianggap cendrung mematikan asal demokrasi. Sentralistik pendidikan melemahkan partisipasi masyarakat dan penyempitan ruang gerak bagi masyarakat pendidik. Proses ini telah menghilangkan potensi masyarakat untuk melahirkan ide kritis terhadap situasi pendidikan saat ini. Akibatnya lembaga pendidikan kurang berperan sebagai ruang publik, bagi tumbuhnya demokrasi. Dampak yang lebih mendalam dari hegemoni pendidikan ini adalah terjadinya pengkikisan pendidikan lokal dan pengkikisan budaya-budaya lokal. Tidak heran jika kemudian masyarakat lokal kehilangan identitasnya dan bahkan kehilangan kebhinekaanya.

Sejalan dengan desentralisasi pendidikan, daerah memiliki kewenangan untuk menggarap pengembangan pendidikan disertai dengan penataan fungsi kelembagaan pendidikan mulai dari dinas pendidikan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, serta akan memperkuat pembanguan social capital pada pemerintah daerah. Dalam konteks inilah pendidikan di daerah bener-bener memberikan dasar yang cukup bagi daerah untuk lebih diberdayakan dalam arti lebih fungsional, memiliki fleksibelitas yang tinggi, dan tidak hanya sekedar retorika belaka.

Pengelolaan pendidikan yang di laksakan oleh pemerintah daerahpun mengalami banyak hambatan dan tantangan. Permasalah yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan menyebabkan proses pembangunan pendidikan berjalan sangat lambat bahkan terkesan statis. Desentralisasi pendidikan sangat membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pendidikan demi membangun pendidikan di daerah mereka masing. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan dalam menciptakan pendidikan yang efektif  dan berkualitas. Dalam pembangunan pendidikan lokal, masyarakat harus merasa memiliki sekolah, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan yang ada kaitanya dengan masyarakat harus benar-benar optimal. Masyarakat di sini diartikan sebagai “A society is a population of humans characterized by patterns of relationships between individuals that share a distinctive culture and/or institutions”.

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan saja. Untuk melaksanakan program-progamnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak misalnya keluarga, masyarakat dan stakehoder lainnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pembangunan pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat wadah yaitu Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Selain komite sekolah yang merupakan wadah yang mewakili orangtua murid pada sekolah, diperlukan keterlibatan masyarakat secara langsung. Keterlibatan orangtua dan masyarakat dapat berupa pengembangan finansial, kurikulum dan personalia,  dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah, pola partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam perubahan pendidikan. Partisipasi diperlukan bagi pembangunan bangsa. Meskipun tidak mudah untuk membangun partisipasi, tetapi gerakan partisipasi merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi. Partisipasi sesungguhnya diperlukan untuk pembentukan good govermance.

Kegagalan dalam penerapan partisipasi masyarakat berarti kegagalan dalam menerapkan program pemerintah. Rekonstruksi pendidikan diperlukan bagi keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan yang desentralistik, karena sampai saat ini desentralisasi pendidikan belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi perbaikan mutu pendidikan.

Sampai saat ini belum ada upaya yang strategis yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah, pemerintah, stakeholdres untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar dipedesaan. Pihak sekolah hanya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang bersifat bantuan fisik saja, sedangkan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana, meningkatkan partisipasi dalam bentuk perhatian terhadap anak di rumah dan partisipasi masyarakat dalam keuangan masih belum optimal.